Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna)

Hakim dalam memutuskan berat ringannya suatu perkara mempunyai kebebasan konstitusional, sehingga antara hakim satu dengan yang lainnya memberikan putusan yang berbeda-beda walaupun menangani tindak pidana yang sama. Hal ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor salah satunya adalah perundang-undangan yang hanya menentukan maksimum dan minimumnya. Perbedaan penjatuhan sanksi inilah yang mengakibatkan timbulnya disparitas. Hal seperti ini juga terjadi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, seperti pada putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN dimana tindak pidananya sama namun putusannya berbeda. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Kemudian, dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini, yakni terkait dengan Disparitas. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberikan Keputusan dibagi menjadi dua yaitu yang berifat yuridis yaitu dakwaan JPU, Keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait dalam Kasus ini, dan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Motif, dan status sosial terdakwa. Kemudian setelah fakta-fakta persidangan Disimpulkan kemudian diikuti dengan keyakinan Majelis Hakim hal-hal tersebut Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan kasus Tipikor Ini.