Tugas Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah Idariyah Lembaran Judul

Peran pengawasan kampanye oleh Bawaslu terdapat dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa (a) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu, (b) Melakukan pencegahan dan penindakan, (c) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Namu, Bawaslu belum menjalankan tugasnya sesuai aturan perundang-undangan. Sebagaimana seharusnya Bawaslu sebagai penyelengaraan pemilu yang bertugas mengawasi, dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani pelanggaran administrasi. Dalam persepektif siyasah idariyah telah mengatur suatu peran dalam menangani permasalahan yang bersifat administrati sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw, dalam menangani masalah-masalah administratif. Kemudian praktik pengawasan pada masa Umar bin Khattab peda pelaksanaan Muhammad Ibn Maslahah sebagai pengawas. Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan dengan metode normatif melakukan pendekatan perundang-undangan dan menetapkan data dari bahan hukum primer, sekunder dan teriser. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melakukan observasi dan wawacara. Data dianalisis menggunakan deskriptif dan kualitatif. Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan peran Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum menggunakan media sosial menurut UU No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Menjelaskan praktik pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dalam persepektif siyasah idariyah.