Komunikasi Pembangunan Gedung Bioskop Di Kota Banda Aceh

Masa kejayaan bioskop di Aceh berawal pada tahun 1900 hingga tahun 2004. Berawal dari ketiadaan bioskop di Aceh yang sudah lama tidak hadir sejak masa konflik, pasca tsunami, dan pemberlakuan Syariat Islam, membuat anak muda Aceh bergerak untuk melakukan gerakan sosial termanifestasi. Penelitian ini menjelaskan tentang tidak adanya gedung bioskop di Kota Banda Aceh, sebagai Kota yang menerapkan peraturan Syariat Islam tentu bioskop menjadi salah satu framing buruk bagi masyarakat terkait fasilitas gedung yang gelap dan bercampurnnya laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan gedung bioskop tidak terealisasikan karena kurangnya kejelasan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah terkait tentang bagaimana selayak dan sepatutnya pembangunan gedung bioskop di Kota Banda Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait mengapa sampai saat ini bisokop tidak terealisasikan di Kota Banda Aceh dan bagaimana komunikasi pemerintah terkait perizinan pembangunan bioskop di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sementara itu, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan regulasi terkait perizinan pembangunan gedung bioskop sebagai sarana hiburan dan maraknya terjadi pembobolan link film ilegal yang dilakukan oleh anak muda untuk mengakses film komersil yang masih tayang di bioskop. Oleh karena itu, komunikasi perizinan terkait dengan pembangunan sangat penting adanya agar tidak terjadi hal yang bisa membuat pengusaha film enggan membangun bioskop di Kota Banda Aceh. Hal ini juga perlu adanya ketegasan dari pihak terkait agar tidak ada framing yang lebih buruk terhadap Kota Banda Aceh.