Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya

Undang-undang Pemerintah Aceh memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Aceh bersama Kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan pertambangan. Namun akhir-akhir ini Pemerntah Kabupaten Nagan Raya seakan tidak memiliki kewenangan terlihat dari pembubaran Dinas ESDM di tingkat kabupaten. Berdasarkan data awal wilayah izin usaha pertambangan mengalami erosi, polusi udara, dan kerusakan tanah. Sehingga rumusan masalah penelitian bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pertambangan di Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap pertambangan batubara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empris, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berdasarkan referensi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam pengawasan berdasarkan azaz Lex spesialis derogate legi generalis (ketetapan yang khusus mengesampingkan yang umum) Undang-undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tidak berlaku di Aceh adanya aturan secara khusus yang mengatur tentang pertambangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Adanya Qanun Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara perubahan dari Qanun Nomor 13 tahun 2013 kewenangan pengawasan berada di Provinsi Aceh, Namun dalam pelaksanaanya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tetap melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan batubara melalui pelaporan masyarakat, serta memaksimalkan fungsi serta tugas pengawasan dari Legislatif (DPRK)