Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa Kasus Human Trafficking dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/ 2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. BNa.

Rehabilitasi harus dimaknai sebagai salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi nama terdakwa yang sudah kurang baik menjadi baik seperti semula. Adapun pada kenyataannya hasil penelitian penulis sebagai berikut: Pertama, bahwa rehabilitasi bagi terdakwa dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna tidak berikan sepenuhnya oleh negara, walaupun memang diamar putusan sudah dijelaskan adanya pemulihan harkat dan martabat bagi terdakwa a quo. Namun fakta dilapangan secara yuridis permohonan rehabilitasi tidak serta merta hadir ke diri terdakwa harus dimohon kembali oleh terdakwa kepada lembaga penegak hukum. Kedua, walaupun pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Akan tetapi hingga sekarang pengaturan rehabilitasi belum cermat secara mekanisme seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Ketiga, bahwa tinjuan hukum Islam terhadap pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna jelas melanggar norma agama apabila pemberian hak tersebut tidak dipenuhi. Hal ini sudah di informasikan lewat Alquran terhadap hak asasi manusia seperti dalam Surah At-Tin ayat 4. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.