Dualisme Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Jn.Anak/2020/Ms.Tkn Dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Tkn)

Dualisme yurisdiksi atau dualisme kewenangan Pengadilan antara Pengadilan Negeri Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam mengadili perkara peradilan anak kategori pemerkosaan anak, menimbulkan konflik kewenangan mengadili antar dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Negeri di Aceh yang tidak dapat di pandang sederhana dan jelas merupakan kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum. Olehnya itu pokok masalah penelitian ini adalah menganalisis Dualisme Yurisdiksi antara Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Pengadilan Negeri Takengon pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa submasalah, yaitu (1) Apakah sebab dualisme yurisdiksi pada peradilan pidana anak kategori pemerkosaan anak menurut putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan Pengadilan Negeri Takengon?. (2) Apa dampak dualisme yurisdiksi pada peradilan pidana anak kategori pemerkosaan anak menurut putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan Pengadilan Negeri Takengon?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif empiris atau metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dan didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa, Terjadinya dualisme yurisdiksi dikarenakan adanya dua dasar atau ketentuan hukum mengatur kewenangan mengadili ada di Lembaga peradilan di Aceh yaitu Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Negeri. Dampaknya bisa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan dapat tidak terwujudnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan Hukum dan Asas Kesamaan dimata Hukum.