Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu indikator penting untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi. Salah satu sumber pendapatan ini adalah retribusi daerah. Sehingga bila ingin meningkatkan pendapatan ini maka ia harus meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum bahwa pada penetapan tarif baru ada beberapa lokasi tarif parkir dinaikkan. Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya pro-kontra di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan isi qanun nomor 3 tahun 2021, mengkaji kebijakan ini pada penetapan tarif berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī‘ah dan mengkaji kebijakan ini pada penetapan tarif berdasarkan analisis tarjih maslahat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan maqasidi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, perubahan isi Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2012 terdiri dari struktur dan besarnya tarif, retribusi tempat khusus parkir, ketentuan pidana, keberatan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, pengawasan dan pengendalian, insentif pemungutan dan ketentuan peralihan; Kedua, berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī‘ah kebijakan ini dari segi penetapan tarif yang ditinjau efek maslahat dan efek mafsadat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut termasuk dalam tingkatan taḥsīniyyāt. Sebab hal ini selaras dengan bunyi kaidah fiqih bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan kemaslahatan dan masih ada hal yang harus diprioritaskan yaitu memperbaiki sistem manajemen pengelolaan yang belum berjalan secara optimal; Ketiga, berdasarkan analisis tarjih maslahat kebijakan ini dari segi penetapan tarif yang ditinjau efek maslahat dan efek mafsadat bahwa hukumnya “Haram”. Sebab, ini selaras dengan bunyi kaidah fiqih bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan kemaslahatan dan masih hal prioritas yaitu memperbaiki pengelolaan manajemen yang belum berjalan secara maksimal sehingga tidak tercapainya pendapatan asli daerah. Selain itu, kebijakan ini tidak memenuhi syarat-syarat pembuatan qanun dan syarat-syarat dari pemungutan pajak.