Kewenangan Panwaslih Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 001/Ps/Bawaslu-Prov.Ac/Vii/2018)

Pada Pemilihan Umum tahun 2019, telah terjadi sengketa proses pemilu berawal dari salah satu bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh yang keberatan terhadap terbitnya keputusan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang didasarkan pada berita acara Nomor: 152/.PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang hasil verifikasi keabsaan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD Provinsi Aceh pada tahun 2018. Pemohon atas nama Abdullah Puteh mengajukan permohonan kepada Panwaslih Provinsi Aceh karena pemohon merasa keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh termohon yaitu KIP Aceh, keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018 yaitu pasal 60 ayat (1) huruf j dan g. Kemudian Panwaslih Aceh menerima permohonan dengan nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, serta Mengapa Panwaslih Provinsi Aceh meloloskan bakal calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana korupsi yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kewenangan yang dilakukan Panwaslih Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu adalah kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu dan aturan yang dibuat sendiri oleh Bawaslu, yakni Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Panwaslih meloloskan mantan narapidana korupsi sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada PKPU, maka putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh telah berpedoman kepada Undang-Undang yang lebih tinggi.