Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Akademisi

Kemajuan teknologi informasi tidak semuanya berdampak positif bagi masyarakat. Ada sebagian masyarakat menyalahgunakan pemanfaatannya sehingga berujung pada pemidanaan, seperti yang dialami dosen Universitas Syiah Kuala (USK). SM mengkritik hasil tes CPNS untuk Dosen Fakultas Teknik pada akhir tahun 2018 di kampus tersebut. SM mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tidak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus. Terdapat dua pertanyaan dalam skripsi ini. Pertama, apa yang melatarbelakangi Pelaku Dapat di Kenakan sanksi Pidana dalam Pencemaran Nama Baik?. Kedua, bagaimana pemahaman hukum terhadap Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri dalam kasus SM? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (case approach). Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa kasus Saiful Mahdi dilatarbelakangi karena faktor mengkritik hasil tes CPNS di Fakultas Teknik USK lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tidak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus. Kritik disampaikan oleh Saiful pada Maret 2019 melalui grup WhatsApp ‘Unsyiah KITA’. Dari kritikan tersebut Saiful Mahdi dituntut dan dijerat atas kasus pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Sedangkan keputusan hukum terhadap kritik Saiful Mahdi tidak sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kapolri, Jaksa Agung dan Menkominfo Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasalnya putusan yang dijatuhi Majelis Hakim kepada SM tidak membertimbangkan SKB tersebut.