Konsep Waris dan Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Aceh Selatan (Pendekatan Konsep Gender dan Antropologi Hukum)

Praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Selatan lebih cenderung menggunakan pola pembagian hukum waris adat, dibandingkan dengan hukum Islam. Jumlah harta yang dibagikan untuk masing-masing ahli waris tidak mengikuti bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (furudhul muqaddarah), akan tetapi dibagi secara merata dengan porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Indikasi pola pembagian tersebut telah berlangsung lama dalam masyarakat, institusi sosial masyarakat mempunyai andil besar dalam proses pembentukan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum waris Islam menurut perspektif keadilan gender, pola interaksi dan pembentukan hukum waris adat dalam institusi sosial dan penelitian ini juga mempelajari dorongan masyarakat Aceh yang lebih mempertimbangkan adat dalam pembagian waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan melihat penerapan hukum waris Islam pada tataran konkrit di Aceh Selatan. Bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam terhadap Teungku Imum, Tuha Pheut, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama, anggota Majelis Adat Aceh, dan Hakim Mahkamah Syariah Tapaktuan. Sedangkan data sekunder dan tertier diperoleh dengan menelusuri literatur perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum waris Islam dapat menjawab keadilan gender bagi perempuan sebagai wujud dari asas keadilan yang berimbang. Pola interaksi hukum waris adat di Aceh Selatan berjalan secara bersama-sama dengan menjadikan hukum adat di masing-masing wilayah sebagai dasar pembagiannya. Penyelesaian secara litigasi dapat dilakukan manakala, telah terjadinya konflik antar internal keluarga sehingga mendorong para pihak untuk menyelesaikannya di Mahkamah Syar’iyah. Motivasi masyarakat memilih hukum waris adat dikarenakan lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.