Peran Wakil Kepala Sekolah Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Sekolah Pada Peserta Didik Di SMP Negeri 7 Bandar Baru Pidie Jaya

Setiap sekolah memiliki kode etik atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua warga sekolah. Namun pada umumnya di sekolah masih terjadi ketidakpatuhan peserta didik terhadap kode etik sekolah serta kurangnya pemahaman peserta didik terhadap peraturan kode etik. Oleh sebab itu dibutuhkan peran yang optimal dari wakil kepala sekolah untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran terhadap kode etik. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta faktor pendukung dan penghambat wakil kepala sekolah dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik sekolah pada peserta didik di SMPN 7 Bandar Baru. Kode etik merupakan sesuatu yang sangat penting diterapkan di sekolah karena dengan adanya kode etik menjadikan peserta didik untuk dislipin dan tertib. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran wakil kepala sekolah dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik sekolah pada peserta didik yaitu dengan mensosialisasikan kebijakan kode etik sekolah kepada seluruh warga sekolah, memberikan pemahaman dan pengarahan mengenai pentingnya kode etik sekolah, memberikan contoh keteladan yang baik bagi peserta didik melalui sikap disiplin, bagi peserta didik yang melanggar kode etik sekolah maka akan diberikan bimbingan serta sanksi bila diperlukan. Adapun faktor pedukung wakil kepala sekolah dalam mencegah pelanggaran kode etik sekolah yaitu adanya kerjasama guru dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik, dengan adanya rapat atau musyawarah guru, lengkapnya sarana dan prasarana sekolah. Faktor penghambat wakil kepala sekolah dalam mencegah pelanggaran kode etik sekolah yaitu kurangnya kemauan dan kesadaran peserta didik dalam menaati aturan yang telah ditetapkan sekolah, kurangnya perhatian keluarga terhadap anak, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol tingkah laku peserta didik.