Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna)

Disparitas dalam sistem pemidanaan dipahami sebagai ketidaksetaraan antara hukuman dan kejahatan yang serupa (Same Offence) dalam kondisi atau situasi sama (Comparable Circumstances). Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yakni pertama, faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna. Kedua, tinjauan teori Uqubah terhadap disparitas dalam putusan nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bna dan nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Bna. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pun menjelaskan faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap dua putusan tersebut ada 3 yaitu : disparitas dalam tindak pidana ditimbulkan oleh hukum itu sendiri karena tidak ada pedoman pemidanaan, disparitas yang berasal dari majelis hakim yang memiliki ijtihad dalam kedua putusan tersebut dan disparitas yang timbul dari terdakwa karena faktor perbedaan peran kedua terdakwa. Penjatuhan hukuman dalam perkara tersebut dijatuhi dengan pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku jarimah ta’zῑr dalam tindak pidana narkotika dijatuhi dengan 60 (enam puluh) kali cambuk atau penjara selama 60 (bulan). Dalam hukum islam membolehkan disparitas berdasarkan kaidah al-ijtihadu la yunqaḍu bi al-ijtihadi. Perbedaan peran kedua terdakwa, pertimbangan yuridis dan non yuridis menjadi ijtihad hakim dalam memutuskan kedua perkara.