Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Makanan dengan Penambahan Rum (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)

Peraturan melarang setiap orang memperjualbelikan produk makanan berbahaya dan tidak halal. Di Kota Banda Aceh, ada produsen dan pedagang yang menjual produk makanan dengan penambahan rum, selain mengandung alkohol yang tidak halal untuk dikonsumsi dapat juga menganggu kesehatan konsumen di kemudian hari. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya Pemerintah di Kota Banda Aceh untuk melindungi konsumen dari peredaran produk makanan dengan penambahan rum dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap upaya perlindungan konsumen tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif analisis. Adapun teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian pustaka). Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah di Kota Banda Aceh telah melakukan upaya perlindungan konsumen dari peredaran produk makanan yang mengandung rum mulai dari pengawasan dan pemeriksaan terhadap sampel makanan, pelatihan dan sosialisasi penyehatan makanan, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Bentuk perlindungan konsumen tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan islam dan UUPK, kecuali dalam penerapan sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar. Ditinjau dari hukum Islam, sanksi tersebut berupa hukuman ta’zir, sementara sanksi tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah di Kota Banda Aceh karena adanya sikap hati-hati dan toleransi dari pemerintah. Selain itu, peraturan yang ada belum cukup kuat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Pemerintah di Kota Banda Aceh belum melakukan upaya secara maksimal. Namun, penulis menyarankan agar sebaiknya Pemerintah di Kota Banda Aceh bersikap lebih tegas dalam menindak pelaku usaha yang melanggar, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.