Strategi Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Penyelesaian Laporan Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance di Masa Pandemi Covid 19

Pada masa pandemi covid 19, Ombudsman Aceh menerima laporan dari masyarakat terkait maladministrasi BLT-DD berupa permintaan imbalan, penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur yang harus segera diselesaikan. Namun Ombudsman Aceh menghadapi kendala baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan strategi untuk mewujudkan Good Governance. Penelitian ini adalah penelitian deskripstif kualitatif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui data pengaduan masyarakat terkait maladministrasi BLT-DD dan dilaksanakan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder bersumber dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, serta sumber lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ombudsman Aceh berupaya melakukan beberapa strategi yaitu pertama, memperkuat di bidang koordinasi yang sudah lama dibangun Ombudsman Aceh dengan pihak-pihak (narahubung) yang berada di kabupaten/kota, kecamatan maupun desa. Kedua, asisten Ombudsman Aceh bisa meminta klarifikasi langsung kepada pihak Terlapor melalui via telefon untuk diberikan Rekomendasi. Ketiga, Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh menunjuk kepala keasistenan bidang pencegahan untuk ikut andil dalam membantu penyelesaian maladministrasi BLT-DD. Kesimpulan penelitian ini bahwa Strategi yang digunakan Ombudsman Aceh sudah tepat dan berjalan dengan baik serta memenuhi unsur-unsur Good Governance menurut Teori World Bank, yaitu Akuntabilitas, Tansparansi dan Penegakan Hukum. Laporan dinyatakan selesai dengan dikonfirmasi langsung baik dari Pelapor, Narahubung dan Terlapor yang melaksanakan rekomendasi.