Peran Media Sosial Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Untuk Generasi Z (Studi Kasus Kota Banda Aceh)

Perkembangan zaman pada saat ini membawa kita pada era digital, media sosial itu sendiri merupankan hal yang tidak dapat terpisahkan dengan semua kalangan khususnya generasi Z. Media sosial dengan generasi Z memiliki hubungan yang sangat erat, hal tersebut dikarenakan mayoritas anak muda menghabiskan waktu 8-15 jam hanya untuk bermain media sosial dalam setiap harinya. Media sosial yang digunakan gen Z seperti Facebook, Whatsapp, Youtube, Tiktok, Twitter dan Instagram. Salah satu tempat untuk mempelajari tentang pendidikan politik yaitu Media sosial, media sosial yang dapat menjadi sarana sebagai pendidikan politik jika digunakan dengan baik, seperti membuat jurnal tentang politik, konten yang mengenalkan tokoh-tokoh politik atau segala sesuatu yang berkaitan dengan politik agar bisa dikenali oleh generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendesktripsi peran media sosial dalam memberikan pendidikan politik pada generasi Z dan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tanggapan generasi Z jika media sosial digunakan untuk pendidikan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran media sosial dalam memberikan pendidikan politik tergolong sangat bagus, contohnya seperti potkes, siaran langsung, perihal pemilu dan lain sebagainya. Akan tetapi realitas yang terjadi pada generasi gen Z di Banda Aceh saat ini kebanyakan dari mereka tidak menggunakan media sosial untuk mempelajari maupun mencari tahu mengenai pendidikan politik. Kesimpulan pada penelitian ini adalah media sosial cukup baik dalam memberikan pendidikan politik, akan tetapi hanya 20% dari mereka yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk mempelajari politik, dan 80% lainnya tidak menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mempelajari politik. Seharusnya gen Z menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk mempelajari politik dan pada kenyataannya gen Z tidak menjadikan media sosial sebagai sarana pendidikan politk.