Penanganan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati Menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 4/Pid.sus-anak/2019/PN JTH)

Kenakalan yang dilakukan oleh anak atau pelajar dewasa ini semakin meresahkan masyarakat. Tidak hanya di perkotaan, kenakalan oleh pelajar juga kerap kali terjadi dipedesaan mulai dari penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, penganiayaan, dan kekerasan hingga bahkan memakan korban jiwa. Anak atau pelajar yang melakukan tindak pidana memang sepatutnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, namun disamping itu proses penanganan hukum terhadap anak juga harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak anak dalam setiap tingkat pemeriksaan, hal ini di karenakan adanya perbedaan yang telah diklasifikasikan oleh peraturan perundangundangan antara penanganan hukum orang dewasa dan anak sebgaimana dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dari pemaparan tersebut maka titik permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah penerapan hukum pidana Meteril dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh anak atau pelajar dalam putusan Nomor: 4/Pid.Sus/2009/PN JTH, kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan melihat langsung fakta hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum materil dalam perkara ini berupa Pasal 80 ayat (1,2 dan ), dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan pemaaf dalam perkara ini.