Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI Sebagai Pembeli Dan Penjual Kayu Hasil Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I- 01/AD/II/2019)

Tindak pidana illegal logging merupakan kejahatan pada sektor kehutanan yang sering terjadi. Perbuatan ini dilakukan melalui praktik eksploitasi dari kawasan hutan negara. Beberapa daerah di provinsi Aceh terdapat peluang pada penjualan kayu illegal khususnya yang berjenis papan, jelas dalam hal ini ada banyak pihak ikut terlibat, diantaranya oknum TNI yang menjadi pelaku praktik transaksi jual beli dengan oknum masyarakat sebagai pelaku penebang liar yang menyimpan ketersediaan kayu untuk dijual. Tindak pidana illegal logging ini diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a “Orang perseorangan yang dengan sengaja, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Permasalahan pada skripsi ini pertama, bagaimana penjatuhan sanksi pidana materil dalam perkara tindak pidana membeli dan menjual kayu hasil illegal logging oleh oknum TNI dalam putusan No. 30- K/PM.I-01/AD/II/2019?, dan kedua, pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap oknum TNI pelaku tindak pidana membeli dan menjual kayu hasil illegal logging dalam putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019?. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, penjatuhan sanksi pidana materil yang di Dakwakan oditur militer terhadap Terdakwa terdapat beberapa unsur pidana yang belum memenuhi terdakwa sebagai pelaku pembeli dan penjual kayu illegal, melainkan hanya sebagai pengangkut dan pemilik kayu illegal, dan kedua, pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa memutuskan pidana badannya diperingan atau dikurangkan dibawah minimum yang telah di atur dalam UUP3H dan juga di bawah Tuntutan Oditur Milier. Sebaiknya tindak pidana yang dilakukan oknum TNI mendapatkan sanksi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan adalah kesalahan yang tidak boleh dicontoh apalagi dilakukan oleh masyarakat.