Pemberian Caleg Dalam Masa Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)

Raziatul Hayati, 150104035 (2022) Pemberian Caleg Dalam Masa Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie). Other thesis, UIN Ar-raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Pemberian Caleg Dalam Masa Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)] Text (Pemberian Caleg Dalam Masa Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie))
Raziatul HPI.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB)

Abstract

Pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif pada setiap menjelang pemilihan legislatif cukup marak dilakukan. Dalam pemberian bantuan caleg di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, cenderung mengarah kepada praktik risywah, dikarenakan ada unsur niat dan tujuan memenangkan calon legislatif yang bersangkutan. Atas dasar itu, bagaimana bentuk-bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh caleg pada masa pemilihan umum di Kecamatan Pidie, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian bantuan caleg tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan conceptual approach, dengan jenis yuridis-empiris. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemberian bantuan oleh calon anggota legislatif di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dalam tiga kategori yaitu sembaku, pakaian, dan uang. Adapun bantuan sembako terdiri dari di antaranya gula, minyak goreng, sirup. Sementara itu, di dalam bentuk pakaian seperti baju, jilbab, dan sarung. Bantuan tersebut dilaksanakan untuk tujuan mempengaruhi masyarakat memilih pasangan calon yang bersangkutan. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbuatan pemberian atau penerimaan bantuan calon legislatif yang tujuannya agar calon tersebut menang pada saat pemilihan merupakan perbuatan yang dilarang. Politik uang atau pemberian bantuan atau risywah termasuk ke dalam tindak pidana ta’zir, yaitu perbuatan pidana yang jenis dan kadar sanksinya tidak disebutkan dalam Alquran dan hadis, namun diserahkan kepada pemerintah sesuatu kemaslahatan. Terhadap temuan tersebut, calon anggota legislatif perlu mengubah cara pandang bahwa bentuk bantuan sosial atau politik uang sebagai cara dan strategi yang tidak baik, dan melanggar ketentuan undang-undang, dan perbuatan yang di larang di dalam Islam.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.5 Hukum Pidana Islam (Jinayat)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Pidana Islam
Depositing User: Raziatul Hayati Hayati
Date Deposited: 14 Aug 2023 10:25
Last Modified: 14 Aug 2023 10:25
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30761

Actions (login required)

View Item
View Item