Spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan

Tujuan utama penelitian ini untuk merekonstruksi pembangunan budaya dan image masyarakat yang adil terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dalam berbagai regulasi yang ada, baik qanun, peraturan, instruksi maupun himbauan. Image ini dibangun melalui penelitian yang tidak seimbang yang dilakukan oleh kalangan pendukung kesetaraan gender dan HAM dalam berbagai penelitian mereka yang selalu menyatakan perempuan dikekang, dimarjinalkan, dan tidak diberikan ruang yang cukup di ranah domestik dan publik. Penelitian yang cukup banyak terekspos selama ini hanya baru melihat para pandangan kaum feminis, gender dan pemerhati HAM, sedangkan para akedemisi, ulama, pihak pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dan para perempuan “korban” belum tersentuh oleh penelitian-penelitan sebelumnya. Di sinilah pentingnya penelitian ini untuk melihat bagaimana pandangan dan pendapat para akedemisi, ulama, pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) dan para perempuan “korban” terhadap Regulasi Pemberlakukan Syariat di 4 kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, Aceh Besar dan Bireun yang telah mengeluarkan regulasi, instruksi dan himbauan yang terkesan berobjek khusus terhadap kaum perempuan. Penelitian field research ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data-data yang dikumpulkan melalui metode indept interview, dan telaah dokumern, yang kemudian disempurnakan dengan analisis data. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa para akademisi, ulama, pengambil kebijakan, dan pihak perempuan memiliki pandagan yang berbeda atas image syariat Islam di Aceh yang selama ini dibangun dari perspektif pendukung kesetaraan gender dan HAM. Hanya saja, aplikasi di lapangan, baik menyangkut tata cara penegakan dan sosialisasi, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Untuk itu, sosialisasi yang kuntinyu dan komprehensif dengan melibatkan para birokrat, akademisi, ulama dan kaum perempuan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, mimbar jumat, kelompok pengajian di majelis taklim, pendidikan keluarga, dan jalur resmi pemerintahan, seperti razia dan tindakan-tindakan preventif lainnya.