Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023 Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Kekosongan jabatan Wakil Bupati yang terjadi di Aceh Selatan periode 2018-2023 akibat meninggalnya Bupati Aceh Selatan terpilih pada pilkada 2018. Kemudian Wakil Bupati menjadi Pelaksanaan Tugas (PLT) dari Bupati. Selanjutnya Wakil Bupati dilantik menjadi Bupati Aceh Selatan pada Kamis 25 Juni 2020, dilaksanakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Aceh Selatan. Pasca pelantikan tersebut jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan kosong. Aturan pengusuluan calon pengisi jabatan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun partai pengusung dan Bupati Aceh Selatan belum melaksanakan amanat UUPA tersebut. Untuk itu, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah mengapa Bupati Aceh Selatan dan partai pengusung belum mengusulkan calon Wakil Bupati periode 2018-2023 untuk dipilih dalam rapat Paripurna DPRK/DPRA dan bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terhadap kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) faktor penghambat proses pengusulan Wabup Aceh Selatan yaitu faktor politis terhadap keadaan pandemi Covid-19 serta miskomunikasi antara partai pengusung dan Bupati Aceh Selatan dalam penentuan nama calon yang ingin diusulkan. Kemudian faktor lemahnya aturan undang-undang (yuridis) mengenai pengisian Wakil Kepala Daerah sehingga terjadi kelalaian dalam proses pengusulan. Pada akhirnya, proses untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tidak terselesaikan. Kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan menyalahi Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).