Collaborative Governance Dalam Pengawasan Kosmetika Ilegal Di Kota Banda Aceh

Dalam perkembangan zaman, banyak masyarakat dari remaja hingga dewasa ingin mempunyai kulit yang bersih dan bagus dengan menggunakan berbagai jenis kosmetik dan skincare tanpa mempedulikan bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut sehingga membuat para pelaku usaha membuat produk kosmetik dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk collaborative Governance dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh dan apa saja faktor pendukung dan penghambat Collaborative Governance dalam pengawasan peredaran kosmetik Ilegal di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa Collaborative Governance dalam pengawasan kosmetik ilegal di Kota Banda Aceh melibatkan lintas sektor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kantor Pengawasan Bea dan Cukai, Disperindag, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan Diskominfo dengan bentuk kolaborasi yaitu forum diprakarsai oleh Lembaga Publik, forum termasuk aktor swasta, terlibat dalam pengambilan keputusan, terorganisir, bertujuan membuat keputusan dengan konsensus dan fokus kolaborasi pada kebijakan publik dan manajemen publik. Faktor pendukung dari kolaborasi tersebut yaitu adanya kerjasama antara Balai Besar POM, Kantor Pengawasan Bea dan Cukai, Disperindag, Dinas Kesehatan dan Kepolisian Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal. Kesimpulan penelitian ini yaitu adanya kerja sama berupa pengawasan langsung antar lintas sektor, akan tetapi koordinasi yang terjalin masih belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kosmetika ilegal tersebut kemudian dari masyarakat masih kurang berpartisipasi karena minimnya pengetahuan tentang kosmetik ilegal atau kosmetik mengandung bahan berbahaya tersebut.