Analisis Kebijakan Konversi Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Aceh

Kebijakan konversi koperasi simpan pinjam konvensional menjadi koperasi simpan pinjam Syariah merupakan harapan dari masyarakat Indonesia khususnya Aceh untuk melakukan transaksi sesuai syariat islam dan menghindari riba dikarenakan Aceh memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi. Di Indonesia hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Kemudian Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga menjadi rujukan pelaksanaan kebijakan konversi ini. Pemerintah Aceh melalui Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengintrusikan kepada seluruh koperasi yang beroperasi di Wilayah Aceh wajid melakukan Konversi menjadi Koperasi Syariah, melalui DISKOPUKM Aceh yang memiliki wewenang penuh dalam meangawasi segala kegiatan koperasi yaang ada di Aceh. Qanun LKS diundangkan tahun 2018 dengan batas waktu konversi selama 3 tahun sejak diundangkan. Sampai saat ini masih banyak koperasi yang beroperasi di Aceh belum melakukan konversi yang jumlahnya lebih dari 50%. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana alur administrasi yang diterapkan bagaimana pengelolaan koperasi dengan konsep Syariah dan juga factor yang menghambat juga yang mendukung karena Sebagian koperasi sudah melakukan konversi. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penilitian menunjukkan bahwa, alur administrasi yang diselenggarakan oleh DISKOPUKM Aceh sudah sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM No. 16 Tahun 2015. Namun, dalam penyelenggaraannya banyak terdapat hambatan-hambatan yang mengindikasi jalannya penyelenggaraan administratif sehingga implementasi kebijakan berjalan lamban dan tidak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu selama 3 tahun sejak diundangkannya Qanun tersebut.