Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh

Birokrasi pada sektor publik, kehadirannya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Meskipun birokrasi publik mempunyai ciri-ciri yang berbeda degan organisasi bisnis, tetapi dalam misi, tujuan dan programnya menganut prinsip-prinsip yang efesiensi, efektivitas dan menempatkan masyarakat sebagai stakeholder, yang mempunyai kewajiban melayani secara optimal good governance merupakan isu yang paling menonjol dalam pengelolaan administrasi publik. Berdasarkan observasi awal peneliti, terlihat bahwa penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh masih belum menerapkan prinsip good governance secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil serta pengawasan dalam penerapan good gavernance pada badan kesatuan bangsa dan politik Aceh. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metodelogi kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa, penerapan prinsip good governance pada Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sudah diterapkan dengan baik namun, belum secara maksimal dalam pelaksanannya, sehingga masih terdapat beberapa kendala insidentil seperti pelayanan yang masih belum efektif maka pelayanan akan terhambat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan prinsip good governance dalam meningkat kinerja pegawai negeri sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sudah berjalan cukup baik namun, belum secara optimal dalam pelaksanaanya, sehingga diperlukan upaya untuk penyempurnaan dari beberapa aspek agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih optimal serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisensi pegawai dalam melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan.