Penetapan Kadar Minimal Mahar Oleh Jabatan Agama Islam Perak

Penetapan kadar mahar diatas yang di keluarkan oleh Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) semestinya mengandungi unsur kemaslahatan dan kebajikan baik dipihak suami maupun dipihak isteri. Penetapan kadar mahar itu, dipertimbangkan dengan berbagai aspek seperti ‘urf atau adat kebiasaan, maslahat dan sebagainya bagi masyarakat di provinsi Perak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) dalam menetapkan kadar minimal mahar dan tinjauan teori 'urf terhadap penetapan kadar minimal mahar di Jabatan Agama Islam Perak (JAIP). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Dalam penelitian normative empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksimya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Di Malaysia, Negeri Perak telah mengkodifikasi undang-undang berkenaan mahar. Seterusnya, penetapan mahar ditetapkan kepada janda juga. Dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Pertimbangan Jabatan Agama Islam Perak (JAIP) dalam menetapkan mahar adalah karena untuk mengkodifikasi undang-undang. Selain itu, mereka mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Qasim Bin Muhammad tidak memenuhi maksud syara’ untuk diterapkan di zaman sekarang.Penetapan kadar mahar, jika ditinjau dari ‘urf dari segi obyeknya, ianya termasuk dalam ‘urf fi’li karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan suatu perbuatan. Dari segi ruang lingkup ianya dikategorikan didalam ‘urf khas karena tidak semua negeri di Malaysia menetapkan kadar mahar. Dari segi keabsahannya dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan syariat, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudharat kepada mereka.