Sistem Pengupahan Pekerja Pada Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen Perspektif Ekonomi Syariah

Sistem pengupahan yang terjadi pada ketiga Home Industry pada dasarnya dilakukan sesuai kesepakatan bersama antara pemilik dengan para pekerja. Kendati demikian, tidak semua yang telah disepakati berjalan dengan baik dan lancar. Misalnya, pemilik tidak merealisasikan pemberian upah pada hari ketujuh karena ada kemacetan di bagian pemasaran sehingga mempengaruhinya dalam upaya memberikan upah tepat waktu. Meskipun tidak semata-mata karena pemilik tapi di sisi lain, terindikasi rasa kurang tanggung jawab permilik terhadap keberlangsungan pengupahan pekerja. Penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut di dalam dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana Pihak Pemilik Usaha Menetapkan Tingkat Upah Terhadap Pekerja pada Home Industry Kecamatan Kuta Blang Bireuen. Kedua, Bagaimana perspektif Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pekerja pada Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, buku, penelitian terdahulu, dan Jurnal yang berisi tentang penerapan dan implementasi, serta berbagai dokumen dan tulisan sistem pengupahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: Pertama, penetapan pengupahan pekerja pada tiga Home Industry di Kecamatan Kuta Blang Bireuen mengunakan sistem harian dan borongan serta keadilan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan apa yang dikerjakan dan sesuai dengan hasil yang diperoleh selama bekerja. Kedua, sistem pengupahan pekerja pada tiga Home Industry Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen tidak sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah, karena sewaktu-sewaktu pemilik memberikan upah kepada pekerja tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama, meskipun karena disebabkan oleh macet pemasaran tapi di sisi lain terindikasi rasa kurang tanggung jawab pemilik terhadap upah para pekerja. Demikian juga, ukuran upah tersebut tidak mencukupi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bireuen, yaitu sebanyak Rp. 3.400.000;.