Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Pengelolaan dana desa di Desa Lam Ujong tentu membutuhkan pengawasan yang melibatkan masyarakat, hal ini mengingat pihak pengelola belum memiliki standar khusus dalam pengelolaan dana desa tersebut, agar dana desa yang diperoleh setiap tahunnya dapat disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Lam Ujong dan kendala masyarakat dalam pengawasan pengelolan Dana Desa Lam. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitia deskriptif. Informan penelitian ini terdiri kepala desa, Sekdes, ketua Tuha Peut, Bendahara desa dan tokoh masyarakat Desa Lam Ujong. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa Lam Ujong dilakukan oleh masyarakat belum memiliki standar operasional yang khusus, melainkan hanya cara menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai standar pengawasan. Bentuk pengawasan lainnya dari masyarakat ialah mengamati fakta pengelolaan dan penyaluran dana desa oleh aparatur desa, membandingkan antara fakta pengelolaan dana desa dengan ketentuan standar pengawasan dan mengambil sebuah kesimpulan layak atau tidak pengelolaan dana desa. Kendala masyarakat dalam pengawasan pengelolan Dana Desa Lam Ujong antara lain ialah belum adanya standar pengawasan yang khusus dari desa sehingga sering memunculkan pandangan yang berbeda sesama pengelola dan masyarakat, tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang dana desa yang minim, transparansi pengelolaan dana desa yang terkadang juga masih minim dan adanya sebagian masyarakat yang tidak mau tau urusan pengelolaan dana desa tersebut. Kesimpulan ialah pengawasan pengelolaan dana desa masih belum maksimal, dikarenakan belum adanya standar pengawasan khusus terhadap pengelolaan dana desa tersebut.