Implementasi Tugas Kepala Kampong Dalam Melaksanakan Pembangunan Kampong Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Menurut Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampong Perspektif Fiqh Siyasah

Secara jelas menempatkan bahwa Kampong adalah kesatuan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Kampong berhak mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan dimana bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, dalam qanun nomor 13 tahun 2012 pasal 22 ayat (1) tugas kepala kampong adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampong, tugas seorang kepala kampong sebagai pemerintah harus dapat menjalankan tugas pokok yaitu memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan kampong dalam melaksanakan pembangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Tugas Kepala Kampong dalam melaksanakan Pembangunan Kampong Kuta Tengah berdasarkan Qanun Nomor 13 tahun 2012, apa faktor Penghambat dan Pendukung dalam melaksanakan Pembangunan di Kuta Tengah, dan bagaimana tugas kepala kampong melaksanakan pembangunan perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sistem tanya jawab dan penelitian pustaka dan menarik kesimpulan serta seluruh data yang diperoleh menggunakan pendekatan deskriptif, dengan mengumpulkan data baik penelitian lapangan maupun hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tugas Kepala Kampong dalam melaksanakan Pembangunan terlaksana dengan baik karena perencaanaan mengenai pembangunan yang sudah direncanakan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun dalam pelaksanaanya mengalami kendala atau faktor penghambat seperti kurangnya kerja sama antar pemerintah dan masyarakat, belum maksimalnya pengawasan dalam proses pembangunan, partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih kurang. Dan ada pula fakor pendukung yaitu kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.