Analisis Pembentukan Kekhususan Ibu Kota Nusantara Dalam Prinsip Pemberian Otonomi Khusus Menurut Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Pembentukan kekhususan sebagai wujud adanya kebutuhan nyata untuk dibedakan dalam suatu daerah yang datang dari prakarsa masyarakat. Hadirnya daerah khusus IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak mencerminkan sebagaimana pemaknaan daerah yang diberikan kekhususan, karena ketiadaan penggalangan aspirasi masyarakat daerah. Pembentukan kekhususan IKN yang lebih mengarah pada kepentingan elit dengan pemberlakukan Otorita dan tanpa DPRD tidak diatur dalam konstitusi dan memenggal demokrasi, hal ini merupakan bentuk pengkerdilan bagi masyarakat daerah. Pembentukan daerah khusus bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, jauh sebelum itu sudah ada daerah-daerah yang telah mendapatkan rekognisi khusus dan istimewa. Maka, tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui perbedaan pembentukan kekhususan IKN dengan daerah lainnya. Kedua,untuk mengetahui perspektif siyasah syar’iyyah terhadap pembentukan kekhususan IKN. Adapun Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan perundangan-undangan, dan konseptual, dengan jenis penelitian yuridis normatif serta data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, perbedaan pembentukan IKN ditinjau dari historis, sosiologis, dan secara prinsip pemberian otsus IKN hanya memenuhi prinsip desentralisasi asimetris atau kekhususan keberagaman daerah yang ditinjau dari segi geografis. Kedua, berdasarkan siyasah syar’iyyah pembentukan kekhususan ialah kebijakan kepala negara untuk menjaga kemaslahatan, dengan dibentuk daerah khusus di wilayah IKN berguna untuk mempercepat proses pendirian demi terciptanya tatanan pemerintahan yang baik, aman, dan segi perekonomian yang maju sehingga hal ini dinilai tidak menjadi masalah.