Asas Personalitas Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Jarimah Zina Di Aceh (Studi Terhadap Putusan Nomor 25 - K/Pmi - 01/Ad/Iii/2020)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan Indonesia, dimata masyarakat menjadi tauladan, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela. Namun tak jarang ditemukan beberapa anggota TNI terlibat melakukan tindak pidana termasuk salah satunya yaitu zina. Sebagaimana kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 25 - K/PMI - 01/AD/III/2020 yang melibatkan antara warga sipil dan prajurit TNI. Telah memutuskan perkara tersebut dihukum melalui peradilan militer. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa yang dimaksud asas personalitas di dalam hukum pidana dan fiqh jinayah dan bagaimana hukum yang diberlakukan bagi oknum TNI yang melakukan zina di Aceh berdasarkan kedua asas personalitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan (library Research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ditemukan bahwa keputusan terhadap perkara ini kurang tepat jika merujuk pada asas personalitas serta dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI “Prajurit Tentara tunduk pada yurisdiksi pengadilan militer jika mereka melanggar hukum pidana militer, dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan jika mereka melanggar hukum pidana umum yang diatur oleh undang-undang” maka berdasarkan Undang-Undang dan asas tersebut seharusnya perkara ini diputuskan berdasarkan hukum pidana di peradilan umum. Dan apabila merujuk pada asas personalitas keislaman maka perkara ini seharusnya diadili di peradilan agama atau Mahkamah Syar’iyah dengan memberlakukan Qanun Jinayah sebab dalam yurisdiksi wilayah Aceh. Maka sudah seharusnya ada kesamaan persepsi antar penegak hukum di Aceh tentang penegakan hukum jinayat.