Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna)

Perkara tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam. Adapun permasalahannya adalah bagaimana kriteria seseorang telah melanggar ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016? bagaimana Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?. Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan kasus (case aproach). Adapun hasil penelitiannya adalah kriteria seseorang telah melanggar ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2016 karena melanggar Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna adalah bersalah karena terdakwa telah melakukan pendistribusian tanpa izin. Pandangan hukum Islam terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dikategorikan pada perbuatan zina, yaitu tindakan asusila dengan hukuman hudud dan hukuman takzir.