Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya (Ditinjau Dari Sudut Mafsadah Yang Ditimbulkannya)

Dalam Undang-Undang No 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sudah mencakup segala peraturan mengenai pertambangan, namun permasalahan mengenai tindak pidana pertambangan emas ilegal masih saja kerap kali terjadi di Kabupaten Nagan Raya dan ini sudah sangat meresahkan karna dapat menimbulkan akibat buruk bari masyarakat itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: pertama, faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat dalam melakukan pertambangan emas ilegal tersebut, kedua, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang emas ilegal diwilayah hukum Polres Nagan Raya, ketiga, penegakan hukum tindak pidana tambang emas ilegal ditinjau dari sudut mafsadah yang ditimbulkannya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab masyarakat melakukan pertambangan emas ilegal yaitu ekonomi yang rendah, anggapan melakukan ditanah sendiri, adanya hasil bumi, minimnya lapangan pekerjaan, minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Nagan Raya dilakukan dengan metode yang bersifat prefentif berupa pengawasan dan patroli, melakukan sosialisasi serta pemasangan spanduk kemudian bersifat represif berupa melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Jika ditinjau dari sudut mafsadah yang ditimbulkan pertambangan emas ilegal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana islam karena berdampak buruk bagi lingkungan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Sehingga diperlukan upaya-upaya penegakan hukum oleh pihak terkait, dalam hukum pidana islam peetambangan emas ilegal dapat dikenai hukuman sanksi berupa ta’zīr