Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pariwisata (Studi Penelitian Museum Pltd Apung Kota Banda Aceh)

Pemenuhan hak oleh pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat biasa saja, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan hal yang sama. Pasal 3 ayat 1 & 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Hal yang menjadi permasalahan penelitian yaitu Bagaimana pemenuhan hak disabilitas di bidang pariwisata di Kota Banda Aceh, Bagaiamana Peran Pemerintah dalam pemenuhan hak disabilitas di bidang pariwisata di Kota Banda Aceh, dan Bagaimana Tinjauan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Peran Pemerintah dalam pemenuhan hak disabilitas di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh. Adapun Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif dan sosiologis, jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan Data Primer dan Data Sekunder. Hasil penelitiannya menjelaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang wisata oleh Pemerintah Kota Banda Aceh secara keseluruhan belum efektif, dikarenakan masih minimnya kemudahan akses sarana dan prasarana yang tersedia pada tempat wisata di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh. Adapun Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan perannya masih belum maksimal, maupun sarana dan prasarana di tempat wisata belum sepenuhnya memudahkan disabilitas. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Kota Banda Aceh belum sesuai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, masih sangat minim sekali kemudahan akses, sarana dan prasarana yang tersedia di Museum PLTD Apung Kota Banda Aceh.