Zikir: Menelusuri Motif Kebijakan Populis Elit Politik di Kita Banda Aceh

Zikir sudah menjadi trend baru di Aceh setelah tsunami. Dalam perkembangannya, zikir digunakan oleh elit baik ketika pilkada sebagai strategi kampanye, maupun sebagai kebijakan populis dalam menjalankan pemerintahan. Demikian juga dengan Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2017-2022 yang melaksanakan zikir sebagai salah satu kebijakan publik menuju kota zikir dan wisata islami. Zikir yang menjadi sebuah kebijakan berarti adalah proses formalisasi ritual menjadi hal formal dan menggunakan uang negara. Oleh karena itu penelitian ini tertarik untuk melihat tiga hal dalam implementasi kebijakan ini, diantaranya bagaimana mekanisme zikir dilaksanakan, motif kebijakan tersebut, bahkan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara semi struktur terhadap sejumlah informan kunci terkait implementazi kegiatan zikir di kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua jenis zikir yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh, yakni zikir dalam momen momen penting hari besar Islam dan juga kegiatan tahunan, seperti ulang tahun kota Banda Aceh, dan juga zikir rutin yang dilakukan secara pekanan di Pendopo Walikota setiap malam Sabtu (Jumat malam) dan juga secara bergiliran di mesjid kecamatan di kota Banda Aceh yang menggunakan anggaran pemerintah lewat Dinas Syariat Islam dan secara mobilisasi peserta oleh Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh. Kemudian, kebijakan zikir ini dapat dipastikan menjadi kebijakan publik yang menggunakan konsep populisme sebagai salah satu sarana komunikasi politik kepada masyarakat yang diundang dan aparatur negara yang diwajibkan hadir. Sementara cita-cita untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat substansial dan meningkatkan kunjungan wisata masih jauh dari harapan, karena masih bersifat sporadik dan belum terencana dengan baik.