Pemberlakuan Hukum Potong Tangan Bagi Pelaku Pencurian di Aceh (Kajian Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)

Aceh memiliki kekhususan dan kewenangan dalam menerapkan syariat Islam di berbagai bidang termasuk dalam menerapkan hukum pidana Islam dalam bentuk Qanun Jinayat. Hanya saja, beberapa materi hukum fikih belum dimasukkan ke dalam Qanun Jinayat. Untuk permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana pemberlakuan hukum potong tangan dalam fikih kontemporer, selain itu bagaimana persepsi MPU Aceh tentang pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri di Aceh, dan bagaimana peluang dan tantangan pemberlakuannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dikaji secara konseptual, dengan jenis analisis-deskriptif. Temuan penelitian ini ada tiga, yaitu: Pertama, pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri perspektif fikih kontemporer masih didialogkan oleh ulama kontemporer. Ada dua pendapat tentang masalah ini yaitu pendapat kalangan pembaru dan modernis bahwa hukum potong tangan tidak relevan diberlakukan pada konteks kontemporer. Pendapat ini diantaranya diambil dari Ulama Kontemporer dan lainnya. Pendapat Ulama Kontemporer bahwa hukum potong tangan wajib diterapkan dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu syarat bagi pelaku, harta, cara mencuri, wilayah hukum di mana pencurian itu dilakukan, Baitul Mal sudah maksimal dijalankan, hukum zakat sudah diterapkan, terbuka lapangan pekerjaan, serta terjamin kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini diambil menurut pendapat ahli. Kedua, menurut persepsi MPU Aceh, hukuman potong tangan bagi pencuri dapat diberlakukan di Aceh dengan syarat sudah dipositifkan ke dalam bentuk qanun, adanya keinginan masyarakat dan pemerintah yang kuat terhadap penerapan hukum potong tangan. Ketiga, peluang pemberlakuan hukum potong tangan di Aceh didukung oleh dua hal yaitu adanya regulasi yang menegaskan kekhususan dan keistimewaan bagi Aceh, dan aspek produk fikih Islam yang telah matang sehingga bisa menjadi bahan materi hukum dalam Qanun. Adapun tantangannya ialah keinginan dari masyarakat dan pemerintah Aceh yang masih rendah, munculnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM, serta aspek ekonomi masyarakat Aceh yang masih rendah.