Konsep Resolusi Konflik Terhadap Islam Garis Keras Dalam Diskursus Islam Keindonesiaan Perspektif Mahasiswa Pascasarjana Uin

Eksistensi Islam Garis Keras dikhawatirkan oleh pemerintah mengingingat aksinya dalam setiap manuvernya dapat menimbulkan kekerasan. Islam Garis Keras memiliki tujuan mensyariahkan Pancasila yang dipandang oleh pemerintah bertentangan dengan pemahaman proto Pancasilais. Resolusi konflik terhadap Islam Garis Keras dapat diterapkan melalui pendekatan re-imajinasi, rekayasa ulang atau direkonstruksi ulang. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang melibatan responden untuk mengukur persentase tingkat suksesnya aplikasi resolusi konflik terhadap Islam Garis Keras di Indonesia. Hasil penelitian dinyatakan bahwa resolusi konflik dalam menghadapai Islam Garis Keras yang masih dikategorikan sebagai konflik senyap yang sewaktu-waktu memungkinkan menjadi lebih keras. Maka diperlukan pendekatan peacemaking yaitu sebuah pendekatan mengutamakan menghentikan gejala ke arah konflik dengan mengupayakan ada pihak yang menjadi mediasi yaitu Ombudsman atau pengadilan administratif supaya dapat melihat tingkat kesalahan yang dapat dihukum sebagai kriminal, makar Pancasila maupun melawan Pemerintah. Pemerintah sebaiknya memilih resolusi konflik yang alternatif lain seperti pendekatan kepada tokoh-tokoh inti Islam Garis Keras agar dapat dilakukan arbitrasi maupun ajudikasi, mediasi bahkan konsiliasi. Pemerintah tidak menghadap Islam Garis Keras dengan Densus 88 yang khusus menggunakan protokol keras terhadap terorisme. Resolusi konflik alternatif lain yaitu pemerintah mengubah cara pendekatan terhadap Islam Garis Keras dengan pendidikan inklusif dan ekstrovert dengan wacana eksternalistik peran Islam Garis Keras.