Akar Konflik: Pemetaan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Daerah Perbatasan Aceh dan Banten

Penelitian ini bertujuan memahami persoalan akar munculnya konflik antar umat Bergama dan mekanisme penyelesaiannya, di mana intoleransi menjadi pemicu keratakan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat yang sangat majemuk. Maka setiap ada konflik perlu adanya mekanisme penyelesaian dengan berbagai alternatif agar setiap penyelesaian masalah dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkonflik. Penelitian ini bertujuan mendalami akar dan pemetaan dari penyebab faktor pemicu konflik, serta mekanisme peyelesaian konflik dengan menggunakan berbagai alternatif pendekatan resolusi konflik. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis dengan melakukan telaah melalui wawancara dan FGD secara mendalam. Hasil penelitian ini menujukan bahwa akar konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten terdiri dari isu komunal, seperti konflik pendirian rumah ibadah, isu politik, misi kristinisasi, berkembangnya informasi yang tidak benar sehingga memicu konflik, adanya pernyataan provokatif yang dilakukan oleh media-media yang tidak bertanggung jawab sehingga mengacaukan suasana kerukunan. Pemetaan yang menyebabkan pemicu konflik antar umat beragama di Aceh yaitu, pertama politik, kedua, ekonomi, dan ketiga, struktural. Adapun pemetaan akar konflik di Banten terkait pemahaman penafsiran ajaran agama yang sering disalah artikan, sehingga mencederai keberagamaan agama dan ajaran yang ada di Indnesia, kemudian terkait pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan tempat ibadah sebagai rumah tinggal. Mekanisme dan pendekatan penyelesaian konflik di Aceh pertama, pendekatan adat dan budaya. Kedua, musyawarah. Ketiga, berpegang teguh kepada aturan yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Keempat, peran andil dan keseriusan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik. Adapun mekanisme penyelesaian konflik di Banten pertama, pendekatan personal. Kedua pendekatan persuasif bagi yang berkonflik. Ketiga, melalui musyawarah secara mufakat. Keempat, Pemerintah, dan tokoh masyarakat harus selalu aktif melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kerjasama dan saling menghargai antar umat beragama.