Kebijakan Pemerintah terhadap Hak Perempuan di Aceh

Artikel ini membahas dan menganalisis tiga kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pejabat Publik (Bupati atau Walikota) sebagai sampel dari kebijakan-kebijakan lainnya sejak pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yang cenderung kontroversial atau dianggap tidak “produktif” bagi kepentingan publik, khususnya perempuan. Kontroversi tersebut bukan hanya menjadi konsumsi masyarakat lokal namun mendapat reaksi dari pemerintah pusat bahkan dunia internasional. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empirical legal studies dengan tiga (3) pendekatan analisis teori Pertama alasan yang melatarbelakangi kebijakan publik seperti pertimbangan atau alasan ilmiah. Kedua, kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat, terutama perempuan. Dan ketiga, proses perumusan kebijakan seperti model proses pengembangan kebijakan (social-policy developement process model). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kebijakan pemerintah di Kabupaten Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen bercorak top-down, kecuali pada Peraturan Bupati Aceh Barat karena melibatkan masyarakat melalui seminar, dianggap oleh pembentuk kebijakan sebagai pelaksanaan syari’at islam, tahapan pembuatan tidak dicermati secara baik sehingga perjalanan kebijakan tidak terlalu baik dilaksanakan, karena alasan memiliki wewenang mengatur pelaksanaan syariat Islam dan belum ada aturan yang mengaturnya di tingkat propinsi maka dibuatlah kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat dikategori sebagai kebijakan meso dan kebijakan mikro.