Penguatan Fungsi Legilasi Dewa Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Studi Perbandingan dengan Senat Amerika Serikat)

Parlemen merupakan elemen terpenting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Selain menjalankan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan legislatif, parlemen juga turut serta sebagai wakil rakyat yang mutlak memperjuangkan hak-hak konstituennya. Secara umum wewenang parlemen adalah memantau, menjalankan dan menjaga agar segala kebijakan-kebijakan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, hal ini menimbulkan rasa ingin tau penulis mengenai perbandingan kewenangan DPD RI dengan negara Amerika Serikat. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Pertama untuk mengetahui Bagaimana kewenangan DPD RI dalam hal fungsi Legislatif. Kedua untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Senat di Negara Amerika Serikat dalam hal fungsi Legislatif, ketiga untuk menjelaskan Konsepsi yang ideal dalam kewenangan DPD RI bagi kemajuan daerah di Indonesia. Penulis menggunakan penelitian normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menganut jenis parlementer dua kamar dimana terdapat dua kamar yang saling berhubungan terkait kekuasaan legislatif. Parlemen Indonesia terdiri dari DPR, DPD dan MPR yang anggotanya berasal dari DPR dan DPD. Di Amerika Serikat disebut dengan senat. Kewenangan DPD RI yaitu mengajukan RUU, ikut membahas RUU, dan melakukan pengawasan terhadap RUU, sedangkan senat di Amerika Serikat kewenangannya lebih besar dari kewenangan DPR yaitu dapat mengubah Rancangan Undang- Undang dan ikut mengusulkan dan menyetujui Rancangan Undang- Undang tersebut. Untuk mencapai konsep ideal kewenangan DPD RI, upaya yang dapat dilakukan, yaitu mengamandemenkan UUD RI 1945, tujuannya adalah untuk menguatkan sistem bikameral yang ada saat ini, sehingga DPD memiliki peran yang sama dengan DPR, yaitu sama-sama memiliki fungsi legislasi, sehingga dengan demikian, ke depan tidak ada lagi ketimpangan dalam sistem parlemen bikameral yang ada di Indonesia.