Telaah Kritis Terhadap Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Fenomena Anti Wahhabi di Aceh

Lahirnya paham Wahhabi Aceh telah menjadi perbincangan hangat menyusul parade Aswaja yang digelar pada 10 September 2015. Ratusan massa yang menamakan dirinya Gerakan Aswaja melakukan demontrasi di Banda Aceh, dengan salah satu tuntutannya adalah melarang Wahabi berkembang di Aceh. Penelitian ini membahas tentang telaah kritis terhadap peran Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap fenomena Anti Wahhabi di Aceh, dengan metode kualitatif (qualitative research) dan metode fenomenologis. Adapun Penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dengan jangka waktu 6 (enam bulan). Sumber data di dalam peneltian ini akan dipilih secara purposive sampling, yaitu sebuah metode pengambilan sample yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengampilan sampel dengan memilih ciri ciri spesifik dan karakteristik tertentu dengan teknik pengumpulan data, penulis akan melakukan beberapa tahapan, yaitu: 1) Wawancara mendalam (In-depth interview); dan Data tertulis berupa dokumen dan Kliping Media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal-usul paham Wahhabi ditemukan ahir di Nusantara, khususnya di Indonesia berawal dari Abad ke 18 dan 19 dengan jalur utama diperkirakan melalui pertukaran intelektual Islam Aceh di Padang, Sumatera Barat dan Haramain Timur Tengah. Pemaknaan Wahhabi dalam perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di antaranya ialah sebagai satu aliran atau sekte yang menyimpang dari ajaran Islam sesesungguhnya. Karena faktor Wahhabi sering sekali mempermasalahkan praktik ‘ibaʾdah yang sudah menjadi tradisi dalam kegiatan keagamaan di Aceh, termasukkan mem bid‘ahkan dan mensyirikkan suatu amalan. MPU telah melakukan berbagai peran penting dalam bentuk kajian yang melibatkan berbagai intelektual di Aceh terhadap berbagai persoalan agama di Aceh. Termasuk mengeluarkan Fatwa dan Keputusan serta memberikan penguatan terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh dalam Keputusan resmi MPU tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I’tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi’iyah, sebagai bentuk sikap untuk dapat menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam bentuk perpecahan pada masyarakat Aceh akibat dari perbedaan pemahaman dalam persoalan ibadah.