Formalisasi Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh dalam Perspektif Keamanan Manusia (Human Security)

Penelitian ini beranjak dari adanya wacana qanun hukum keluarga di Aceh yang muncul pada pertengahan tahun 2019. Sedikit banyak wacana formalisasi qanun ini menyita perhatian masyarakat baik lokal maupun nasional. Kehadiran qanun hukum keluarga ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dengan argumentasi masing-masing. Tulisan ini mencoba menelaah perihal formalisasi qanun hukum keluarga dari perspektif keamanan manusia (human security). Ada 2 hal yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu isu-isu terbaru yang diakomodir oleh qanun hukum keluarga serta pandangan keamanan manusia (human security) terhadap kehadiran qanun hukum keluarga di Aceh serta urgensinya. Selain itu penelitian ini juga mengulas latar belakang wacana hadirnya rancangan qanun hukum keluarga di ranah publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Ditemukan hasil Bahwa yang melandasi pembentukan qanun hukum keluarga ini adalah dalam rangka upaya untuk membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Perspektif keamanan manusia (human security) melihat regulasi ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan personal (personal security) ditingkat lokal yang sejalan dengan agenda utama keamanan manusia. Lebih lanjut sinergitas ini sesuai dengan kerangka kerja HS yaitu adanya tindakan terintegrasi di antara jaringan pemangku kepentingan (From coordination to integration, Mensinergikan berbagai aktor penting seperti pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lain sebagainya (Promoting multi-stakeholder partnerships), Menemukan akar penyebab (Localisation and „leaving no one behind‟), dan tindakan pencegahan serta memperkuat ketahanan (Prevention and resilience).