Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad Rahn (Studi kasus Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh)

Skripsi yang berjudul Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad Rahn (Studi kasus Di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh). Adapun latar belakang permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk praktik gadai lahan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam pembudidayaan udang Vannamei, bagaimana pemanfaatan marhun yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam pembudidayaan udang Vannamei, dan bagaimana analisis hukum Islam pada praktik pemanfaatan marhun yang diterapkan masyarakat di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak pengelola tambak yang menerapkan kontrak gadai di desa Teupin Pukat/Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasanya kebiasaan masyarakat Teupin Pukat/Meunasah Jurong dalam melakukan praktik gadai lahan tambak ialah pemberi gadai akan memberikan barang yang bernilai ekonomis berupa lahan tambak sebagai jaminan atas hutangnya dan penerima gadai akan memberikan sejumlah uang atau emas yang diperlukan pihak yang berhutang dengan tempo masa pembayaran selama lima tahun. Pihak penerima gadai memanfaatkan lahan tersebut untuk membudidayakan udang vannamei serta pemberi gadai mendapatkan hasil dari penggunaan lahan tersebut. Analisis hukum Islam terhadap kebiasaan praktik gadai yang dilakukan jika ditinjau secara pelaksanaan dianggap sah, karena terpenuhinya rukun dan syarat. Adapun bentuk pemanfaatan lahan tambak untuk pembudidayaan udang vannamei dianggap sah karena telah mendapat izin dari pemilik tambak untuk memanfaatkannya.