Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Usia Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh)

Merujuk pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa batas usia pernikahan minimal 19 tahun. Meskipun demikian, pernikahan di bawah umur 19 tahun masih terjadi pada tiap tahunnya. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga tidak membawa perubahan pada praktek pernikahan di bawah umur khususnya pada Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak di DP3A Provinsi Aceh, bentuk pencegahan pernikahan usia dini yang di lakukan DP3A sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, dan upaya penyelesaian praktik pernikahan dini di DP3A Provinsi Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptis analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Metode penggumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh dengan membuat kerjasama berupa MOU dengan Mahkamah Syari’ah Aceh terkait penambahan persyaratan dispensasi kawin di Aceh, dan melakukan program- program sebagai upaya preventif terhadap pencegahan perkawinan anak. Dalam melaksankan strategi perlindungan anak dari pernikahan usia dini, DP3A mendapatkan beberapa kendala seperti masih sedikitnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari pernikahan usia dini. Serta kurangnya kontrol sosial masyarakat dengan lingkungan sekita yang menjadikan anak bebas melakukan apa saja, karena lingkungan yang sudah terbiasa dengan budaya bebas seperti sekarang.