Tinjauan terhadap Implementasi dan Faktor Minimnya Masyarakat dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar

Kewajiban vaksin Covid 19 membuat masyarakat bereaksi pro dan kontra terhadap kewajiban tersebut. Kewajiban vaksin covid diperkuat dengan adanya peraturan dari pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang kewajiban vaksinasi Covid 19 yang di dalam pasal-pasalnya juga mengatur tentang sanksi-sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan tentang kewajiban vaksin ini. Akibatnya sejumlah pihak yang kontra di Kota Banda Aceh menyatakan bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun hak atas kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pihak yang pro menyatakan aturan-aturan tersebut secara khusus maupun adanya pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum adalah bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah covid 19. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kewajiban vaksin covid 19 dan Bagaimana tinjauan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksin Covid 19 terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kota Banda Aceh dalam kewajiban vaksinasi Covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang disebut pula dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian Lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan. Dari paparan di atas disimpulkan pada skripsi ini yaitu pertama, masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap antusias vaksinasi Covid 19, hal tersebut dapat dikategorikan tingkat yang sedang apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kedua, Prosedur pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di Banda Aceh sudah sesuai dengan Perpres nomor 14 tahun 2021, namun ada beberapa masyarakat yang tidak patuh menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya aturan tersebut dan bagi mereka yang tau isi perpres pasal 13A dan 13B menyatakan bahwa pasal tersebut bersifat sangat memaksa dan membatasi ruang gerak, serta menghalangi kegiatan masyarakat sehari-hari.