Tinjauan terhadap Implementasi dan Faktor Minimnya Masyarakat dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar

Ainul Marziah, 160105061 (2023) Tinjauan terhadap Implementasi dan Faktor Minimnya Masyarakat dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar. Masters thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Izin Mendirikan Bangunan, Qanun, Implementasi.] Text (Izin Mendirikan Bangunan, Qanun, Implementasi.)
Ainul Marziah, 160105061, FSH, HTN.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (6MB)

Abstract

Rendahnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Aceh Besar, dengan data menunjukkan bahwa hanya sedikit bangunan yang memiliki IMB. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut, seperti kurangnya penegakan hukum yang tegas atau kurangnya pengetahuan masyarakat terkait peraturan tersebut. Implementasi kebijakan IMB yang tepat memiliki manfaat penting dalam menjaga keseimbangan ruang kota dan wilayah serta mengantisipasi dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pertama, bagaimana Tinjauan terhadap Implementasi dan Faktor Minimnya Masyarakat dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Aceh Besar?, Kedua, apa faktor masyarakat Aceh Besar tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan?. Ketiga, bagaimana upaya Pemerintah Aceh Besar dalam menghimbau masyarakat agar mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Aceh Besar?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, implementasi tidak dilakukan secara maksimal terkait kebijakan dan keharusan dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan, dalam hal ini hanya terdapat optimalisasi secara adminstratif yang mengharuskan masyarakat mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Kedua, faktor yang menjadikan kebanyakan masyarakat Aceh Besar tidak mengurus Izin Mendirikan Bangunan adalah, tidak adanya sosialisasi atau upaya apapun dalam bentuk implementasi terhadap Qanun Nomor 14 Tahun 2010. Ketiga, tidak ada upaya signifikan dari pemerintah baik dari segi sanksi, atau melakukan tindakan terhadap penertiban bangunan yang berdiri tanpa Izin mendirikan Bangunan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Ainul Marziah Ainul
Date Deposited: 06 Sep 2023 02:48
Last Modified: 06 Sep 2023 02:48
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31895

Actions (login required)

View Item
View Item