Peran Badan Reintegrasi Aceh Dalam Memfasilitasi Penyediaan Lahan Bagi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka Di Kabupaten Pidie Jaya

Perdamaian yang tercapai antara GAM dengan Pemerintah RI menyisakan permasalahan antar sesama mantan kombatan GAM. Para pejuang ini harus dapat menyatu dengan masyarakat. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, dibentuklah lembaga Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Tugas BRA salah satunya yang menjadi tema penelitian ini adalah penyediaan lahan pertanian kepada mantan kombatan GAM di kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BRA dalam memfasilitasi penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM di Kabupaten Pidie Jaya serta hambatan internal dan eksternal BRA dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator penyediaan lahan. Metode penelitan yang digunakan deskriptif kualitatif dengan melalui tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BRA sebagai pihak yang ditugaskan untuk proses reintegrasi dan pemenuhan kebutuhan korban konflik dibuktikan dengan perannya sebagai fasilitator dalam penyediaan lahan seluas 1710 Ha Tanah yang dibagikan untuk 855 orang mantan kombatan GAM, Tapol, Napol, dan korban konflik di Pidie Jaya meskipun terdapat hambatan internal seperti konflik horizontal antar mantan kombantan GAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BRA berdasarkan indikator process guide, tool giver, process educator belum semuanya berjalan, yakni indikator process educator yang sedang dalam tahap perencanaan namun dalam prosesnya yang menjadi hambatan peran BRA sebagai fasilitator yakni adanya hambatan internal yaitu konflik horizontal antar sesama GAM.