Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tetang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

Hadirnya gelandangan dan pengemis maka akan mengakibatkan dampak buruk yaitu munculnya ketidakteraturannya sosial dengan ditandainya ketidaktertiban, ketidaknyamanan serta mengganggu keindahan kota. Gepeng yang ada di kota Banda Aceh dapat dijumpai dari segala usia dimulai dari orang dewasa sampai anak-anak sekalipun. Dengan berkembangnya pengemis maka akan ditakutkan memberi peluang kepada gelandangan dan pengemis tersebut untuk menyebabkan gangguan dan keamanan serta ketertiban yang pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya stabilitas pembangunan serta cita-cita nasional tidak dpat diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh dan strategi dan sanksi bagi gepeng yang melanggar Qanun nomor 6 tahun 2018 di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani gelandangan dan pengemis ialah dengan cara melakukan Razia yang ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Banda Aceh. Sanksi terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring razia tersebut akan direhabilitasi selama tiga hari dan akan dibebaskan serta dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Dengan demikian dapat simpul-kan bahwa hadirnya gepeng tersebut meresahkan warga Kota Banda Aceh, oleh sebab itu Pemerintah Kota Banda Aceh sangat berperan penting dalam mengatasinya agar dapat tercipta lingkungan yang tertib dan aman di Kota Banda Aceh.