Konstelasi Negara Dan Kelembagaan Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Aceh

Studi tentang kehutanan termasuk hutan adat yang dikelola masyarakat harus dilihat dan dipahami sebagai bagian historis dari iklim sistem sosial politik masa Orde Baru hingga pasca reformasi. Meskipun dass sollen kebijakan yang dilakukan pemerintah atas nama hutan berbuyi “hutan untuk kesejahteraan rakyat”, namun secara das sein pengelolaan sumber daya hutan masih menyisakan persoalan dari tinggi angka kemiskinan dan runtuhnya nilai-nilai lokal masyarakat sekitar hutan. Melalui putusan MK, Negara memberi ruang bagi daerah-daerah untuk mengelola hutan adat seluas 145.250.24 hektar yang meliputi Kabupaten Aceh Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Terdiri atas 144.497.27 hektar berada dalam kawasan hutan dan 752.95 di luar kawasan hutan. Kewenangan hutan adat ini secara tidak langsung akan mengembalikan kewenangan lembaga adat Pawang Uteun atapun Peutua Seunobok atas pengelolaan hutan secara bijak yang terabaikan secara struktur maupun kultur atas relasi pengelolaan hutan secara bersama.