Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam)

Mulia Ulva, 180105104 (2023) Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam). Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam)] Text (Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam))
Mulia Ulva, 180105104, FSH, HTN, 081396247262.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB)

Abstract

Camat memiliki peranan besar sebagai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan termasuk penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Syariat Islam. Dalam hal ini, masih ada tugas Camat yang belum diimplementasikan dengan baik, salah scatunya dalam hal penegakan syariat Islam khususnya di Kecamatan Darussalam dan Baitusalam. Camat Darussalam dan Baitussalam hanya menjalankan rutinitas biasa dengan melaksanakan beberapa tugas tertentu saja, sehingga masih banyak tugas umum yang lainnya belum terealisasikan dengan baik yaitu dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat Islam dalam wilayah hukum Kecamatan Darussalam dan Baitussalam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Camat dalam penegakan syariat Islam menurut perundang-undangan hanya sebatas menyampaikan aturan-aturan syariat Islam yang berlaku saja serta mensosialisasikan dan menghimbau jika ada aturan-aturan terbaru tentang Syariat Islam yang selanjutnya akan di terapkan oleh setiap kepala desa, Sedangkan dalam penegakannya merupakan kewenangan dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Begitu pula dalam tinjauan fiqih daulah, dapat dikatakan bahwa camat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diwilayah kecamatan dan memiliki kewenangan penuh dalam hal menerapkan aturan-aturan termasuk aturan tentang Syariat Islam. Kendala-kendala yang dihadapi Camat dalam penegakan syariat islam di kabupaten Aceh Besar khususnya Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Baitussalam relatif sama, yakni kurangnya kesadaran masyarakat, regulasi yang masih lemah, adanya perbedaan persepsi, dan mengikuti trend budaya luar yang mana hal tersebut berctentangan dengan nilai-nilai syariat.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Camat, Syariat Islam, Perundang-Undangan, Fikih Daulah
Subjects: 200 Religion (Agama)
200 Religion (Agama) > 297 Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Mulia Ulva
Date Deposited: 07 Sep 2023 03:43
Last Modified: 07 Sep 2023 03:43
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32100

Actions (login required)

View Item
View Item