Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Nanggroe Aceh Tinjauan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Fiqh Siyasah

Skripsi ini membahas mengenai perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh yang perselisihannya tidak diselesaikan melalui Mahkamah PNA sebagaimana perintah Undang-Undang Partai Politik dan konsep majelis syura. Pokok permasalahan yang diteliti adalah (1) Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh (2) bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori fiqh siyasah. Hasil penelitian ditemukan bahwa perselisihan internal PNA tidak diselesaikan melalui mahkamah partai sesuai perintah Pasal 32 UU Partai Politik dikarenakan belum adanya aturan teknis untuk menjalankan fungsi Mahkamah Partai. Tinjauan fiqh siyasah terhadap penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh menjelaskan bahwa keberadaan mahkamah PNA sebagai bentuk telah menerapkan prinsip syura, namun belum mengikuti prinsip syura dalam pelaksanannya dikarenakan mekanisme penyelesaiannya tidak melalui musyawarah antar kader partai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Nanggroe Aceh belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik dan prinsip syura dalam fiqh siyasah.