Penegakan Hukum Terhadap Penghulu Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dijelaskan adanya sanksi bagi pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran, terutama bagi pihak yang melakukan pekerjaan dengan tidak ada haknya (penghulu ilegal). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghulu ilegal dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghulu ilegal di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field researh atau yuridis empiris) dengan mengumpulkan data primer yang didapat melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur. Data tersebut kemudian dianilisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Satreskrim Polsek Darul Imarah dalam menangani kasus penghulu ilegal di desa Bayu Kecamatan Darul Imarah merupakan tindakan pembinaan. Penyuluhan dan sosialisasi juga dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan. Dari hasil penelitian juga didapatkan adanya faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap penghulu ilegal, yaitu tidak pernah ada laporan secara resmi sehingga tidak dapat dilakukan tindakan hukum.